Ibu Rumah Tangga Datangi Gedung DPRD Flotim

Laporan: Syarifah Sifat
SUMBER : POS KUPANG, Kamis, 8 April 2010 | 16:00 WIB

LARANTUKA,Pos Kupang.Com--Sejumlah ibu rumah tangga, Rabu (7/4/2010) mendatangi Balai Gelekat Lewotana menemui Komisi A DPRD Flores Timur (Flotim). Mereka meminta DPRD Flotim menyelesaikan pembagian jatah 300 perumahan yang dibangun khusus untuk eks korban bencana banjir di Postoh.

Para ibu rumah tangga tersebut menilai pembagian rumah yang dibangun pemerintah untuk korban bencana tidak adil karena sebagian orang mendapat jatah hingga empat unit, sementara sebagian lain cuma satu unit dan sebagian tidak dapat.

Ketua dan Sekretaris Komisi A DPRD Flotim ditemui usai menerima aspirasi masyarakat di Balai Gelekat Lewotana, Rabu (7/4/2010), mengaku telah menerima ibu-ibu warga Postoh korban banjir tahun 2003 lalu yang mengadu karena belum mendapat jatah rumah.

"Kami menerima aspirasi mereka (ibu-ibu Postoh) yang datang mengadu soal pembagian perumahan di Batuata. Kami sudah buat telaahan untuk pimpinan dan selanjutnya mengatur jadwal bertemu dengan pemerintah khususnya Bagian Ekbang dan Dinas PU," kata Ketua Komisi A, Ignasius Boli Uran, S.Fil, Sekretaris Komisi A, Maria Goreti Tokan, S.Sos dan anggota komisi, Josefina E. Bl de Rosari, kepada Pos Kupang, Rabu (7/4/2010).

Mereka menjelaskan, para ibu umumnya mengeluhkan pembagian jatah rumah yang tidak seimbang. "Ada pejabat tertentu mendapat tiga hingga empat unit rumah dan ada yang tidak dapat sama sekali. Sementara ada orang yang tinggal di Kalabahi dapat jatah rumah Batuata. Ini yang kita minta penjelasan dari pemerintah. Belum lagi soal surat keputusan yang dibuat beberapa kali. Kita akan minta penjelasan agar tidak menjadi masalah,"kata Maria Goreti Tokan, dan Josefina de Rosari.

Keduanya meminta pemerintah mengatur pembagian jatah perumahan Batuata secara jelas dan jujur sehingga masyarakat korban bencana merasa ada keadilan.

"Kalau rumahnya satu ya dapat satu. Nanti, kalau sudah dibagi dan ada kelebihan baru dibagi lagi kepada korban yang benar-benar kehilangan tanah tapi dalam rumah ada beberapa keluarga. Ini harus disaring sehingga tidak menjadi masalah," kata keduanya.
Josefina minta pemerintah menertibkan penghuni liar rumah yang belum dibagi sehingga ke depan tidak menjadi masalah. "Kalau ada penghuni liar sebaiknya ditertibkan sehingga ke depan tidak menjadi masalah," tambahnya. (iva)