SUMBER : KOMPAS, Rabu, 21 April 2010 | 03:12 WIB
Oleh Nursyahbani Katjasungkana
Perjuangan perempuan untuk pengakuan hak seksual dan kesehatan reproduksi sejak paruh abad lalu telah banyak dicapai. Hak mengatur jarak dan jumlah kelahiran telah diakui banyak negara. Kriminalisasi aborsi yang bersumber pada kepercayaan dan diperkuat sumpah Hypocrates bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan, mulai ditinggalkan.
Aturan yang sangat kaku seperti dalam KUHP, misalnya, boleh disimpangi meski dengan alasan terbatas: keselamatan ibu dan atau bayinya serta alasan kehamilan karena perkosaan.
Alasan yang terakhir sesungguhnya bukan hal baru sebab sejak 1947 Mahkamah Agung telah melepaskan seorang dokter dari tuntutan hukum karena melakukan aborsi dengan alasan kehamilan tak dikehendaki akibat perkosaan oleh segerombolan laki-laki (gang rape). Sejak 1960-an, pengaturan menstruasi juga diizinkan Departemen Kesehatan. Demikian pula dengan Keluarga Berencana, yang semula banyak ditolak agamawan, sudah diterima sebagai way of life. Ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai alat kontrasepsi yang efektif ataupun pengobatan terhadap infertilitas.
Komitmen anggota PBB untuk melindungi dan memenuhi hak seksual dan reproduksi telah dideklarasikan di Kairo (1994), diperkuat dalam Deklarasi Beijing (1995), dan diperbarui dalam MDGs (2000) terutama untuk mengatasi kendala-kendala utama penghapusan kemiskinan.
Kesehatan reproduksi
Meski demikian, banyak pihak meragukan apakah target Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/ MDGs) untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) sampai 102/100.000 kelahiran hidup bisa dicapai. Ini karena banyak kendala: anggaran, tak cukup sarana dan prasarana, termasuk profesional yang membantu kelahiran, serta rendahnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan terutama di tingkat keluarga.
Pasal 76 UU Kesehatan mensyaratkan izin suami untuk melakukan aborsi dengan alasan kedaruratan medis. Seperti juga UU Perkawinan dan UU lainnya, suami sebagai kepala keluarga ditempatkan sebagai pengambil keputusan atas seksualitas, tubuh, dan nyawa istrinya. Meski pemerintah wajib melindungi perempuan dari aborsi tidak aman, angka kematian ibu akibat aborsi tak aman sangat tinggi, bahkan menyumbang 30-50 persen AKI (Widyantoro dan kawan-kawan, 2010).
Dengan kata lain, negara tak mampu melindungi perempuan dari aborsi tidak aman, tetapi tak mau bertanggung jawab atas kematian ibu karena secara legal telah menyerahkan kewenangan ke suami. Kebijakan ini jelas merupakan cara negara menghindar dari tanggung jawab yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan negara terhadap perempuan.
Tidak seperti yang diperkirakan banyak pihak, yaitu aborsi dilakukan oleh mereka yang berhubungan seks di luar perkawinan, hasil survei pada tahun 2000 menunjukkan, 2/3 aborsi dilakukan ibu yang telah kawin dengan pendidikan SMA dan separuhnya telah mempunyai dua anak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa para istri tidak memiliki kontrol apa pun atas integritas tubuhnya.
Kehamilan yang tak dikehendaki diperkirakan terjadi karena ketidakberdayaan istri menegakkan hak seksual dan reproduksi terhadap suaminya, baik dalam penggunaan alat kontrasepsi maupun menolak berhubungan seksual. Hubungan seksual itu mungkin memang tanpa paksaan sebagaimana didefinisikan UU Kesehatan. Namun, norma, budaya, dan tafsir agama menempatkan perempuan pada posisi bukan pengambil keputusan dalam keluarga sehingga mereka tidak merasa bahwa itu adalah bentuk diskriminasi dan kekerasan. Inilah yang disebut symbolic violence (Wieringa, 2009).
Kekerasan simbolik bersumber pada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, yang diinternalisir masyarakat, sehingga perempuan tak menyadari kehidupannya terancam akibat diskriminasi dan kekerasan.
Kenyataan ini tampaknya tak menjadi perhatian para pembuat UU dan kebijakan, apalagi penegak hukum. Studi oleh Widyantoro dan kawan-kawan (2010) menunjukkan, aparat penegak hukum umumnya sangat legalistik, kurang sensitif jender, serta lemah pengetahuan dan kesadaran hukumnya tentang perubahan ketentuan aborsi dalam yurisprudensi ataupun UU Kesehatan baik lama maupun baru (UU No 26/2009).
Meski UU Kesehatan memberi kelonggaran untuk aborsi dengan alasan medis ataupun kehamilan akibat perkosaan, aparat penegak hukum masih juga menggunakan KUHP yang sangat rigid. Maka, hak seksual dan kesehatan reproduksi disosialisasikan terutama pada instansi penegak hukum.
Paradigma baru
Saat ini, persoalan juga terkait dengan paradigma dalam UU Kesehatan yang masih menempatkan hak seksual dan reproduksi dalam kerangka keluarga sah sehingga suami menjadi pengambil keputusan. Padahal, hak seksual dan kesehatan reproduksi adalah hak individual yang terkait pada mati hidup perempuan itu sendiri. Dengan demikian, pada perempuanlah seharusnya kontrol dan keputusan diberikan.
Jika dilihat hak seksual dan kesehatan reproduksi berada sepanjang siklus kehidupan manusia, perempuan sudah seharusnya mempunyai hak otonomi atasnya. Hanya dengan memberi penghormatan atas integritas tubuh dan otonomi pada perempuan diikuti tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran cukup, angka kematian ibu dapat ditekan pada titik nol.
Nursyahbani Katjasungkana Koordinator Kartini Asia Network/Federasi LBH APIK
Rabu, 21 April 2010
Nasib Perempuan Indonesia
SUMBER : Kompas, Rabu, 21 April 2010
Oleh Saparinah Sadli
Lebih dari seratus tahun lalu Kartini meninggal, empat hari sesudah melahirkan anak pertamanya. Dokter Belanda sebelumnya mendiagnosis tidak ada masalah pada kesehatan Kartini pasca-melahirkan. Namun, beberapa jam setelah dokter pergi, Kartini menurun kondisinya lalu meninggal.
Kartini bukan orang miskin. Sebagai istri bupati, ia mendapat pelayanan kesehatan optimal. Dalam buku Door Duisternis tot Licht, kematiannya direspons dengan pernyataan non-medis seperti: ”Kartini sudah mengisyaratkan meninggal pada usia 25 tahun. Kartini minta adiknya (Rukmini) merawat bayinya andai kata ia meninggal”.
Pada catatan kesehatannya, tampak potret Kartini dengan kondisi fisik tidak baik (sering sakit) setelah menjadi istri Bupati Rembang. Keputusan Kartini memenuhi permintaan bapaknya untuk kawin menghancurkan hatinya. Dia mengubur aspirasinya menjadi perempuan mandiri. Ia jelas menderita secara psikologis dan memikulnya sendiri.
Sebagai Raden Ayu (suaminya punya tiga istri), Kartini menderita secara fisik dan psikologis. Selama hamil ia sakit-sakitan dan makin parah menjelang melahirkan. Kartini meninggal pada usia 25 tahun (sepuluh bulan setelah menikah).
Lalu, pembelajaran apakah yang dapat ditarik dari kematian Kartini ini?
Belum di jalur tepat
Akhir Maret 2010, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Tujuannya, meningkatkan sinergi pusat-daerah untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) terutama poin 1 (kemiskinan), 4 (menurunkan angka kematian bayi/AKB), 5 (meningkatkan kesehatan maternal). Menurut Bappenas, target-target itu dapat dicapai Indonesia.
Namun, Women’s Research Center dalam penelitiannya menyebutkan: Menurunkan angka kematian ibu sesuai target MDGs 2015 sulit dicapai. Jakarta Post (5/3/10) memberitakan, pemerintah gagal memperbaiki kondisi kesehatan ibu. Terbukti angka kematian ibu (AKI) masih 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini diperdebatkan para ahli karena ada yang memperkirakan AKI lebih tinggi dari pemerintah.
Kita tidak perlu larut dalam kontroversi angka. Yang lebih penting adalah realitas di baliknya, yaitu hak hidup ibu Indonesia yang bertahun-tahun dilanggar. Menurut almarhum Prof dr Soedradji, ahli kebidanan, ”Dengan kemajuan teknologi kedokteran di Indonesia, ibu meninggal karena komplikasi melahirkan seharusnya tidak terjadi.”
Gubernur Bali dalam Rakornas Maret 2010 menyatakan, persoalan melahirkan mendasari kualitas bangsa.
Arti kedua pernyataan di atas adalah dengan kemajuan ilmu kedokteran ibu meninggal karena komplikasi melahirkan tidak bisa ditoleransi lagi. Kartini mungkin meninggal karena masalahnya tidak terdeteksi dengan pengetahuan dokter pada zaman itu.
Namun, dengan AKI yang masih tinggi sekarang, adakah perubahan dalam penanganan AKI dibanding pada zaman Kartini?
Dalam paradigma baru, upaya penurunan AKI dikaitkan dengan kemiskinan global dan jadi salah satu tujuan MDGs. Apa ciri-ciri ibu miskin di Indonesia?
Ia miskin gizi, miskin pengetahuan kesehatan reproduksi, miskin waktu memeriksakan kesehatan, miskin keterampilan meningkatkan status ekonomi keluarga, miskin akses pelayanan kesehatan dan KB berkualitas, miskin perhatian dari lingkungan sosial-budaya yang membiarkan terjadinya perkawinan dan kehamilan usia dini dan menganggap biasa perempuan hamil makan terakhir, tidur terakhir, dan bangun terpagi.
Pemerintah memang tidak diam menghadapi AKI tinggi. Akan tetapi, program Make Pregnancy Safer sampai Suami Siaga selama bertahun-tahun belum signifikan menurunkan AKI. Perlu dicermati hasil pertemuan Bappenas, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Migrant Care dan donor yang mengidentifikasi sulitnya mengintegrasikan perspektif jender dalam proyek pembangunan (Kompas, 5/4/ 10).
Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum belum melihat relevansi perspektif jender dalam melaksanakan proyek-proyek besarnya. Padahal, KPI mengungkap desa yang tidak mempunyai jalan mempunyai AKI relatif tinggi. Jadi, bisakah disimpulkan target MDGs 5 tidak on track karena kebanyakan pejabat tidak memiliki perspektif jender?
Pembelajaran apa yang bisa ditarik dari bahasan di atas? Pertama, pentingnya mengintegrasikan perspektif jender dalam semua program pembangunan berskala besar.
Kedua, pengarusutamaan jender dilakukan serius dan memastikan setiap kebijakan memuat perencanaan dan penyediaan anggaran yang ”mempromosikan, melindungi, dan memberdayakan perempuan” (Presiden pada Hari Ibu 2009).
Ketiga, setiap pejabat berkesadaran AKI sebagai isu kesehatan reproduksi perempuan secara kompleks dipengaruhi faktor medis dan non-medis.
Keempat, mengembangkan toleransi nol terhadap pelanggaran hak-hak perempuan sebagai prioritas nasional.
Jangan diskriminatif
Meningkatkan kesehatan maternal memerlukan nilai, sikap, dan perilaku yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan. Pada zaman Kartini diskriminasi dilakukan keluarga, pejabat pribumi, dan politik Pemerintah Belanda. Sekarang, diskriminasi dilakukan pejabat pusat dan daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Peningkatan kesehatan ibu- ibu miskin masih dihadang mitos ”ibu meninggal karena melahirkan akan masuk surga”; oleh suami yang menentukan apa yang boleh dilakukan terhadap istri yang kehamilannya bermasalah dan bisa berakibat fatal; dan oleh petugas kesehatan yang tidak berperspektif jender.
Melahirkan bayi sehat oleh ibu yang sehat fisik, mental, dan sosial bukan isu perempuan, melainkan isu sosial-budaya-politik bangsa. AKI tinggi selama bertahun-tahun adalah dam- pak pembiaran pelanggaran hak-hak perempuan yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dari perspektif jender Kartini yang tidak miskin sangat menderita akibat nilai-nilai tradisi yang tidak menempatkan hak perempuan setara dengan laki-laki, serta politik Belanda yang tidak mendukung pemikiran progresif anak bangsa.
Perempuan Indonesia hari ini telah mencapai berbagai kemajuan, tetapi masih banyak perempuan mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial.
Dari perspektif HAM resistensi memakai perspektif jender tidak boleh memengaruhi pencapaian target MDGs. Apalagi karena semua tujuan MDGs berwajah perempuan. Dengan demikian, pada hari Kartini 2011 kita bisa melihat target MDGs 5 telah di jalur yang tepat.
Saparinah Sadli Guru Besar Psikologi UI; Pendiri Program Kajian Wanita UI; Pendiri Komnas Perempuan
Oleh Saparinah Sadli
Lebih dari seratus tahun lalu Kartini meninggal, empat hari sesudah melahirkan anak pertamanya. Dokter Belanda sebelumnya mendiagnosis tidak ada masalah pada kesehatan Kartini pasca-melahirkan. Namun, beberapa jam setelah dokter pergi, Kartini menurun kondisinya lalu meninggal.
Kartini bukan orang miskin. Sebagai istri bupati, ia mendapat pelayanan kesehatan optimal. Dalam buku Door Duisternis tot Licht, kematiannya direspons dengan pernyataan non-medis seperti: ”Kartini sudah mengisyaratkan meninggal pada usia 25 tahun. Kartini minta adiknya (Rukmini) merawat bayinya andai kata ia meninggal”.
Pada catatan kesehatannya, tampak potret Kartini dengan kondisi fisik tidak baik (sering sakit) setelah menjadi istri Bupati Rembang. Keputusan Kartini memenuhi permintaan bapaknya untuk kawin menghancurkan hatinya. Dia mengubur aspirasinya menjadi perempuan mandiri. Ia jelas menderita secara psikologis dan memikulnya sendiri.
Sebagai Raden Ayu (suaminya punya tiga istri), Kartini menderita secara fisik dan psikologis. Selama hamil ia sakit-sakitan dan makin parah menjelang melahirkan. Kartini meninggal pada usia 25 tahun (sepuluh bulan setelah menikah).
Lalu, pembelajaran apakah yang dapat ditarik dari kematian Kartini ini?
Belum di jalur tepat
Akhir Maret 2010, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Tujuannya, meningkatkan sinergi pusat-daerah untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) terutama poin 1 (kemiskinan), 4 (menurunkan angka kematian bayi/AKB), 5 (meningkatkan kesehatan maternal). Menurut Bappenas, target-target itu dapat dicapai Indonesia.
Namun, Women’s Research Center dalam penelitiannya menyebutkan: Menurunkan angka kematian ibu sesuai target MDGs 2015 sulit dicapai. Jakarta Post (5/3/10) memberitakan, pemerintah gagal memperbaiki kondisi kesehatan ibu. Terbukti angka kematian ibu (AKI) masih 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini diperdebatkan para ahli karena ada yang memperkirakan AKI lebih tinggi dari pemerintah.
Kita tidak perlu larut dalam kontroversi angka. Yang lebih penting adalah realitas di baliknya, yaitu hak hidup ibu Indonesia yang bertahun-tahun dilanggar. Menurut almarhum Prof dr Soedradji, ahli kebidanan, ”Dengan kemajuan teknologi kedokteran di Indonesia, ibu meninggal karena komplikasi melahirkan seharusnya tidak terjadi.”
Gubernur Bali dalam Rakornas Maret 2010 menyatakan, persoalan melahirkan mendasari kualitas bangsa.
Arti kedua pernyataan di atas adalah dengan kemajuan ilmu kedokteran ibu meninggal karena komplikasi melahirkan tidak bisa ditoleransi lagi. Kartini mungkin meninggal karena masalahnya tidak terdeteksi dengan pengetahuan dokter pada zaman itu.
Namun, dengan AKI yang masih tinggi sekarang, adakah perubahan dalam penanganan AKI dibanding pada zaman Kartini?
Dalam paradigma baru, upaya penurunan AKI dikaitkan dengan kemiskinan global dan jadi salah satu tujuan MDGs. Apa ciri-ciri ibu miskin di Indonesia?
Ia miskin gizi, miskin pengetahuan kesehatan reproduksi, miskin waktu memeriksakan kesehatan, miskin keterampilan meningkatkan status ekonomi keluarga, miskin akses pelayanan kesehatan dan KB berkualitas, miskin perhatian dari lingkungan sosial-budaya yang membiarkan terjadinya perkawinan dan kehamilan usia dini dan menganggap biasa perempuan hamil makan terakhir, tidur terakhir, dan bangun terpagi.
Pemerintah memang tidak diam menghadapi AKI tinggi. Akan tetapi, program Make Pregnancy Safer sampai Suami Siaga selama bertahun-tahun belum signifikan menurunkan AKI. Perlu dicermati hasil pertemuan Bappenas, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Migrant Care dan donor yang mengidentifikasi sulitnya mengintegrasikan perspektif jender dalam proyek pembangunan (Kompas, 5/4/ 10).
Contohnya, Kementerian Pekerjaan Umum belum melihat relevansi perspektif jender dalam melaksanakan proyek-proyek besarnya. Padahal, KPI mengungkap desa yang tidak mempunyai jalan mempunyai AKI relatif tinggi. Jadi, bisakah disimpulkan target MDGs 5 tidak on track karena kebanyakan pejabat tidak memiliki perspektif jender?
Pembelajaran apa yang bisa ditarik dari bahasan di atas? Pertama, pentingnya mengintegrasikan perspektif jender dalam semua program pembangunan berskala besar.
Kedua, pengarusutamaan jender dilakukan serius dan memastikan setiap kebijakan memuat perencanaan dan penyediaan anggaran yang ”mempromosikan, melindungi, dan memberdayakan perempuan” (Presiden pada Hari Ibu 2009).
Ketiga, setiap pejabat berkesadaran AKI sebagai isu kesehatan reproduksi perempuan secara kompleks dipengaruhi faktor medis dan non-medis.
Keempat, mengembangkan toleransi nol terhadap pelanggaran hak-hak perempuan sebagai prioritas nasional.
Jangan diskriminatif
Meningkatkan kesehatan maternal memerlukan nilai, sikap, dan perilaku yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan. Pada zaman Kartini diskriminasi dilakukan keluarga, pejabat pribumi, dan politik Pemerintah Belanda. Sekarang, diskriminasi dilakukan pejabat pusat dan daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Peningkatan kesehatan ibu- ibu miskin masih dihadang mitos ”ibu meninggal karena melahirkan akan masuk surga”; oleh suami yang menentukan apa yang boleh dilakukan terhadap istri yang kehamilannya bermasalah dan bisa berakibat fatal; dan oleh petugas kesehatan yang tidak berperspektif jender.
Melahirkan bayi sehat oleh ibu yang sehat fisik, mental, dan sosial bukan isu perempuan, melainkan isu sosial-budaya-politik bangsa. AKI tinggi selama bertahun-tahun adalah dam- pak pembiaran pelanggaran hak-hak perempuan yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dari perspektif jender Kartini yang tidak miskin sangat menderita akibat nilai-nilai tradisi yang tidak menempatkan hak perempuan setara dengan laki-laki, serta politik Belanda yang tidak mendukung pemikiran progresif anak bangsa.
Perempuan Indonesia hari ini telah mencapai berbagai kemajuan, tetapi masih banyak perempuan mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial.
Dari perspektif HAM resistensi memakai perspektif jender tidak boleh memengaruhi pencapaian target MDGs. Apalagi karena semua tujuan MDGs berwajah perempuan. Dengan demikian, pada hari Kartini 2011 kita bisa melihat target MDGs 5 telah di jalur yang tepat.
Saparinah Sadli Guru Besar Psikologi UI; Pendiri Program Kajian Wanita UI; Pendiri Komnas Perempuan
Perempuan Kartini NTT
Sumber : Pos Kupang, Rabu, 21 April 2010 | 09:41 WIB
Oleh : Oleh Ana Waha Kolin, S.H
Ruang bagi seorang perempuan untuk mengungkapkan persoalan yang menimpanya sangat tertutup, bahkan tidak ada sama sekali. Perempuan tetap terkungkung dan tetap dipandang sebagai 'makhluk kelas dua', melayani suami, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mengasuh anak-anak.
Gerakan perempuan NTT dalam parlemen ditandai dengan masuknya tiga srikandi muda pada tahun 1982 dalam jajaran DPRD I NTT, yakni Dra. Mien Pattymangoe, Ibu Jane Lada dan Ibu Manafe. Proses awalnya dimulai dengan seleksi di tingkat Dharma Wanita, dan terjaringlah 3 (tiga) nama tersebut di atas. Masuknya tiga srikandi dalam jajaran DPRD I NTT ini tidak terlepas dari campur tangan Ibu Gubernur NTT pada saat itu yakni Ny. dr. Nafsiah Mboy. Sosok keibuan dari seorang dr. Nafsiah Mboy, merupakan suport awal bagi gerakan perjuangan perempuan NTT, karena setelah Dra. Mien Pattymangoe dan kawan-kawan, DPRD I NTT kembali diwarnai dengan sosok perempuan-perempuan tangguh seperti Mien Ratoe Oedjoe dan Mieke Therik. Kehadiran tokoh-tokoh perempuan di DPRD NTT telah membuahkan suatu keputusan yang sangat berpihak pada kaum perempuan itu sendiri. Perjuangan para tokoh ini, diharapkan menjadi sejarah yang tidak boleh terlupakan bagi gerakan perempuan NTT.
Mengapa ada gerakan perempuan? Hal ini didasari dengan suatu pemikiran dan penyadaran diri dari perempuan itu sendiri bahwa ada sesuatu yang hilang dan perlu ditemukan dan dimiliki kembali. Perempuan harus bergerak untuk melepaskan diri dari kungkungan yang menghalangi cita-cita mereka untuk memperoleh perlakuan yang sama.
Peningkatan keterwakilan perempuan di bidang apa saja merupakan sebuah motivasi untuk sebuah perubahan yang besar yang terkait dengan tatanan kehidupan umat manusia dan aspek lainnya. Meskipun demikian, hal ini tentu saja tidak sederhana mengingat bahwa hambatan-hambatan yang ada berupa sebuah lingkaran persoalan yang menyangkut aspek struktural, kultural, dan seperangkat norma-norma yang sangat mengikat. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih demokratis.
Tangan dingin dr. Nafsiah Mboy dalam memoles perjalanan gerakan perempuan NTT kemudian dilanjutkan oleh Ibu Maria Boleng Fernandez dengan menghidupkan organisasi PKK sampai ke tingkat kelurahan dan desa, Ibu Agnes Musakabe yang terkenal dengan Dekranasda, Ibu Erni Tallo mencoba mengkolaborasi program 3 (tiga) batu tungku dengan perjuangan perempuan dimulai dari apa yang dimilikinya. Dan yang tidak kalah hebatnya saat ini Ibu Lucia Adinda Lebu Raya, S.Pd mencoba memfasilitasi gerakan kembali ke pangan lokal. Ini merupakan suatu terobosan yang sangat strategis pada saat di mana masyarakat diperhadapkan dengan kegagalan panen.
Semua gerakan yang dilakukan oleh para istri dari orang nomor satu satu NTT ini dengan satu tujuan, yakni agar perempuan tidak akan terpuruk dalam keadaan apa pun dan di mana pun. Dengan demikian perempuan mampu membangun dirinya dan keluarganya. Karena di tangan seorang 'Ibu' generasi penerus bangsa ini dipertaruhkan.
Perjalanan perempuan di bidang politik untuk DPRD I NTT pasca Dra. Mien Pattymangoe dan kawan-kawan, justru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari enam orang pada Pemilu 2004 turun menjadi 4 orang pada Pemilu 2009, belum lagi di kabupaten/kota se- NTT, di saat ruang untuk kaum perempuan sudah terbuka sangat lebar. Demikian juga yang terjadi dalam bidang Eksekutif maupun Yudikatif. Persentase keterwakilan cendrung menurun. Di manakah letak kesalahannya?
Jumlah pemilih perempuan yang lebih besar (kurang lebih 56%) merupakan modal dasar perjuangan perempuan dalam memberikan pilihan politiknya. Tinggal saja bagaimana mengkomunikasikannya. Gerakan perjuangan belum berakhir, gerakan perempuan masih tetap saja diperlukan dalam segala bidang karena ini merupakan daya dorong dalam setiap pencapaian target pembangunan di NTT.
Jadilah seorang aktivis perempuan yang kreatif, inovatif dan pantang menyerah. Kaum perempuan tidak boleh menjadi nenek sihir di antara kaumnya sendiri karena ini akan membuka celah ke ambang kehancuran perjalanan perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, anak dan rakyat Nusa Tenggar Timur secara keseluruhan. *
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Propinsi NTT, Sekretaris Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan NTT
Oleh : Oleh Ana Waha Kolin, S.H
Ruang bagi seorang perempuan untuk mengungkapkan persoalan yang menimpanya sangat tertutup, bahkan tidak ada sama sekali. Perempuan tetap terkungkung dan tetap dipandang sebagai 'makhluk kelas dua', melayani suami, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mengasuh anak-anak.
Gerakan perempuan NTT dalam parlemen ditandai dengan masuknya tiga srikandi muda pada tahun 1982 dalam jajaran DPRD I NTT, yakni Dra. Mien Pattymangoe, Ibu Jane Lada dan Ibu Manafe. Proses awalnya dimulai dengan seleksi di tingkat Dharma Wanita, dan terjaringlah 3 (tiga) nama tersebut di atas. Masuknya tiga srikandi dalam jajaran DPRD I NTT ini tidak terlepas dari campur tangan Ibu Gubernur NTT pada saat itu yakni Ny. dr. Nafsiah Mboy. Sosok keibuan dari seorang dr. Nafsiah Mboy, merupakan suport awal bagi gerakan perjuangan perempuan NTT, karena setelah Dra. Mien Pattymangoe dan kawan-kawan, DPRD I NTT kembali diwarnai dengan sosok perempuan-perempuan tangguh seperti Mien Ratoe Oedjoe dan Mieke Therik. Kehadiran tokoh-tokoh perempuan di DPRD NTT telah membuahkan suatu keputusan yang sangat berpihak pada kaum perempuan itu sendiri. Perjuangan para tokoh ini, diharapkan menjadi sejarah yang tidak boleh terlupakan bagi gerakan perempuan NTT.
Mengapa ada gerakan perempuan? Hal ini didasari dengan suatu pemikiran dan penyadaran diri dari perempuan itu sendiri bahwa ada sesuatu yang hilang dan perlu ditemukan dan dimiliki kembali. Perempuan harus bergerak untuk melepaskan diri dari kungkungan yang menghalangi cita-cita mereka untuk memperoleh perlakuan yang sama.
Peningkatan keterwakilan perempuan di bidang apa saja merupakan sebuah motivasi untuk sebuah perubahan yang besar yang terkait dengan tatanan kehidupan umat manusia dan aspek lainnya. Meskipun demikian, hal ini tentu saja tidak sederhana mengingat bahwa hambatan-hambatan yang ada berupa sebuah lingkaran persoalan yang menyangkut aspek struktural, kultural, dan seperangkat norma-norma yang sangat mengikat. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih demokratis.
Tangan dingin dr. Nafsiah Mboy dalam memoles perjalanan gerakan perempuan NTT kemudian dilanjutkan oleh Ibu Maria Boleng Fernandez dengan menghidupkan organisasi PKK sampai ke tingkat kelurahan dan desa, Ibu Agnes Musakabe yang terkenal dengan Dekranasda, Ibu Erni Tallo mencoba mengkolaborasi program 3 (tiga) batu tungku dengan perjuangan perempuan dimulai dari apa yang dimilikinya. Dan yang tidak kalah hebatnya saat ini Ibu Lucia Adinda Lebu Raya, S.Pd mencoba memfasilitasi gerakan kembali ke pangan lokal. Ini merupakan suatu terobosan yang sangat strategis pada saat di mana masyarakat diperhadapkan dengan kegagalan panen.
Semua gerakan yang dilakukan oleh para istri dari orang nomor satu satu NTT ini dengan satu tujuan, yakni agar perempuan tidak akan terpuruk dalam keadaan apa pun dan di mana pun. Dengan demikian perempuan mampu membangun dirinya dan keluarganya. Karena di tangan seorang 'Ibu' generasi penerus bangsa ini dipertaruhkan.
Perjalanan perempuan di bidang politik untuk DPRD I NTT pasca Dra. Mien Pattymangoe dan kawan-kawan, justru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari enam orang pada Pemilu 2004 turun menjadi 4 orang pada Pemilu 2009, belum lagi di kabupaten/kota se- NTT, di saat ruang untuk kaum perempuan sudah terbuka sangat lebar. Demikian juga yang terjadi dalam bidang Eksekutif maupun Yudikatif. Persentase keterwakilan cendrung menurun. Di manakah letak kesalahannya?
Jumlah pemilih perempuan yang lebih besar (kurang lebih 56%) merupakan modal dasar perjuangan perempuan dalam memberikan pilihan politiknya. Tinggal saja bagaimana mengkomunikasikannya. Gerakan perjuangan belum berakhir, gerakan perempuan masih tetap saja diperlukan dalam segala bidang karena ini merupakan daya dorong dalam setiap pencapaian target pembangunan di NTT.
Jadilah seorang aktivis perempuan yang kreatif, inovatif dan pantang menyerah. Kaum perempuan tidak boleh menjadi nenek sihir di antara kaumnya sendiri karena ini akan membuka celah ke ambang kehancuran perjalanan perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, anak dan rakyat Nusa Tenggar Timur secara keseluruhan. *
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Propinsi NTT, Sekretaris Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan NTT
Selasa, 20 April 2010
Perempuan Perkasa
Oleh : Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group
Sumber : Media Indonesia, Jumat, 16 April 2010
Sudah menjadi tradisi, seputar Hari Kartini selalu berkembang wacana tentang perjuangan perempuan perkasa itu. Ini cermin pengakuan atas jasanya mengentaskan kaumnya dari kebodohan. Di tengah kehebohan emansipasi kaum perempuan dunia di zamannya, dia muncul dengan gagasan memberi pendidikan pada kaumnya. Tidak terbayangkan bagaimana perempuan semuda itu sekitar 20 tahun memiliki pikiran sematang itu. Pada masa ketika masyarakat bahkan belum sadar akan jahatnya kungkungan penjajahan asing, dia sudah menyadari jahatnya kungkungan kebodohan bagi perempuan. Gagasan itu tumbuh berkat menyebarnya gelombang emansipasi yang berawal sejak revolusi industri di Eropa dan Amerika pada abad 18-19. Kartini yang mengenalinya dari bacaan, ingin kaumnya pun mengenal baca-tulis demi perluasan wawasan.
Sekjen PBB dalam pesan peringatan Hari Perempuan Internasional, tanggal 8 Maret yang baru lalu, menyatakan bahwa berkat tekad organisasi-organisasi masyarakatlah maka dewasa ini sebagian besar perempuan memperoleh pendidikan dan terjun ke bisnis maupun pemerintahan. Semakin banyak pula negara-negara yang memiliki undang-undang persamaan gender. Piagam PBB, yang ditandatangani di San Francisco tahun 1945, adalah persetujuan internasional pertama yang memproklamasikan persamaan gender sebagai hak asasi manusia.
Perempuan perkasa tantangan mental
Dalam International Women's Conference di Bali akhir bulan lalu, seorang peserta bertanya, mengapa perempuan terlalu peduli pada pendapat laki-laki tentang dirinya? Jawabnya: karena perempuan kurang percaya diri dan tidak ingin mengecewakan laki-laki.
Ada buku Why Men Love Bitches, karya Sherry Argov. Buku yang pernah paling laku di Amerika itu terbit pertama kali tahun 2000. Sampai sekarang sudah dicetak ulang 3x, diterjemahkan dalam lebih dari 20 bahasa dan beredar di banyak negara. Intinya, buku itu membuktikan, laki-laki zaman sekarang justru lebih menghormati (dan menyayangi) perempuan-perempuan yang yakin pada diri sendiri, yang merupakan tantangan mental bagi laki-laki. Istilah bitches bukan berkonotasi buruk, bukan berarti perempuan 'galak' di tempat kerja atau dalam pergaulan. Yang dimaksudkan adalah perempuan perkasa.
Perempuan perkasa menunjukkan keberanian melawan kecengengannya. Banyak contohnya. Di Indonesia, antara lain, tersebutlah Megawati Soekarnoputri, yang bersikap perkasa bukan hanya karena mazhab-mazhab politik maupun ekonomi yang mungkin dianggap melawan arus, tetapi karena keteguhan tekad pada apa yang dia yakini, yakni kepedulian pada kepentingan rakyat kecil dan kemaslahatan bersama.
Tokoh politik itu menjabat Ketua Umum PDIP sejak partai itu pisah dari Partai Demokrasi Indonesia (1999). Baru-baru ini PDIP memilihnya kembali untuk memimpin sampai 2015. Ketika Saur Hutabarat dengan serius mewawancarainya tentang itu lewat Metro TV, Ibu Mega tampak santai namun piawai karena keyakinannya. Begitu pula dalam pidato di Kongres PDIP, sikapnya yang bernas dan cerdas, yang memberi respons terhadap situasi ekonomi-politik saat ini, mendapat pujian dari banyak pihak. Itulah perempuan perkasa yang berhasil menjadi presiden perempuan pertama Indonesia, Juli 2001-Oktober 2004, sekalipun jalan menuju ke sana penuh sandungan.
Di bidang sosial dan kemanusiaan kita memiliki Yohana Sunarti Nasution (alm), pemimpin sejumlah yayasan sosial yang dikenal cinta masyarakat dan peduli pada kaum papa. Semua diawali dengan penderitaan batinnya karena kehilangan orang-orang terdekat yang dicintainya.
Dunia luar mencontohkan perempuan-perempuan perkasa seperti Margaret Thatcher, perempuan pintar yang menjabat Perdana Menteri Britania Raya 1979-1990, masa jabatan terpanjang dalam abad 20. Penentang ideologi komunis ini, yang berkiprah di masa Perang Dingin, mendapat julukan 'Wanita Besi' dari lawan-lawan politiknya.
Di bidang kemanusiaan kita kenal Ibu Teresa, biarawati Katolik keturunan keluarga Albania. Bulan Agustus nanti sedianya usianya mencapai 100 tahun. Berawal dari tahun 1948, dia membantu pendidikan anak-anak dari daerah kumuh di Calcutta dan sejak itu pengabdiannya membantu orang-orang sengsara berkembang luas. Dekrit Paus Paulus VI tahun 1965 meresmikan organisasi misionaris kedermawanan itu sebagai International Religious Family (Kerabat Religius Internasional) yang menyebar ke banyak negara.
Hadiah-hadiah perdamaian pernah diperolehnya, antara lain dari Paus JOHN XXIII (1971), Hadiah Nehru (1972), Hadiah Nobel (1979). Tentu banyak lagi perempuan perkasa, antara lain Indira Gandhi, Perdana Menteri India dalam dua periode berbeda: 1966-1977 dan 1980-1984. Dalam periode ke-2, jabatannya terhenti akibat pembunuhan atas dirinya. Tokoh lain, Benazir Bhutto, Perdana Menteri Pakistan untuk dua periode yang berbeda pula: 1988-1990 dan 1993-1996. Tokoh lulusan Harvard dan Oxford itu menjadi tokoh termuda dan perempuan pertama yang memimpin negara Islam pascamasa kolonial. Dia pun menjadi korban pembunuhan, 18 Oktober 2007, ketika sedang berkampanye untuk Pemilu 2008. Intrik politik telah gagal menghancurkan nama baiknya. Emansipasi memang telah membuka kesempatan bagi perempuan perkasa, tetapi jalan yang ditempuh tidak pernah sepi dari sandungan.
Sumber : Media Indonesia, Jumat, 16 April 2010
Sudah menjadi tradisi, seputar Hari Kartini selalu berkembang wacana tentang perjuangan perempuan perkasa itu. Ini cermin pengakuan atas jasanya mengentaskan kaumnya dari kebodohan. Di tengah kehebohan emansipasi kaum perempuan dunia di zamannya, dia muncul dengan gagasan memberi pendidikan pada kaumnya. Tidak terbayangkan bagaimana perempuan semuda itu sekitar 20 tahun memiliki pikiran sematang itu. Pada masa ketika masyarakat bahkan belum sadar akan jahatnya kungkungan penjajahan asing, dia sudah menyadari jahatnya kungkungan kebodohan bagi perempuan. Gagasan itu tumbuh berkat menyebarnya gelombang emansipasi yang berawal sejak revolusi industri di Eropa dan Amerika pada abad 18-19. Kartini yang mengenalinya dari bacaan, ingin kaumnya pun mengenal baca-tulis demi perluasan wawasan.
Sekjen PBB dalam pesan peringatan Hari Perempuan Internasional, tanggal 8 Maret yang baru lalu, menyatakan bahwa berkat tekad organisasi-organisasi masyarakatlah maka dewasa ini sebagian besar perempuan memperoleh pendidikan dan terjun ke bisnis maupun pemerintahan. Semakin banyak pula negara-negara yang memiliki undang-undang persamaan gender. Piagam PBB, yang ditandatangani di San Francisco tahun 1945, adalah persetujuan internasional pertama yang memproklamasikan persamaan gender sebagai hak asasi manusia.
Perempuan perkasa tantangan mental
Dalam International Women's Conference di Bali akhir bulan lalu, seorang peserta bertanya, mengapa perempuan terlalu peduli pada pendapat laki-laki tentang dirinya? Jawabnya: karena perempuan kurang percaya diri dan tidak ingin mengecewakan laki-laki.
Ada buku Why Men Love Bitches, karya Sherry Argov. Buku yang pernah paling laku di Amerika itu terbit pertama kali tahun 2000. Sampai sekarang sudah dicetak ulang 3x, diterjemahkan dalam lebih dari 20 bahasa dan beredar di banyak negara. Intinya, buku itu membuktikan, laki-laki zaman sekarang justru lebih menghormati (dan menyayangi) perempuan-perempuan yang yakin pada diri sendiri, yang merupakan tantangan mental bagi laki-laki. Istilah bitches bukan berkonotasi buruk, bukan berarti perempuan 'galak' di tempat kerja atau dalam pergaulan. Yang dimaksudkan adalah perempuan perkasa.
Perempuan perkasa menunjukkan keberanian melawan kecengengannya. Banyak contohnya. Di Indonesia, antara lain, tersebutlah Megawati Soekarnoputri, yang bersikap perkasa bukan hanya karena mazhab-mazhab politik maupun ekonomi yang mungkin dianggap melawan arus, tetapi karena keteguhan tekad pada apa yang dia yakini, yakni kepedulian pada kepentingan rakyat kecil dan kemaslahatan bersama.
Tokoh politik itu menjabat Ketua Umum PDIP sejak partai itu pisah dari Partai Demokrasi Indonesia (1999). Baru-baru ini PDIP memilihnya kembali untuk memimpin sampai 2015. Ketika Saur Hutabarat dengan serius mewawancarainya tentang itu lewat Metro TV, Ibu Mega tampak santai namun piawai karena keyakinannya. Begitu pula dalam pidato di Kongres PDIP, sikapnya yang bernas dan cerdas, yang memberi respons terhadap situasi ekonomi-politik saat ini, mendapat pujian dari banyak pihak. Itulah perempuan perkasa yang berhasil menjadi presiden perempuan pertama Indonesia, Juli 2001-Oktober 2004, sekalipun jalan menuju ke sana penuh sandungan.
Di bidang sosial dan kemanusiaan kita memiliki Yohana Sunarti Nasution (alm), pemimpin sejumlah yayasan sosial yang dikenal cinta masyarakat dan peduli pada kaum papa. Semua diawali dengan penderitaan batinnya karena kehilangan orang-orang terdekat yang dicintainya.
Dunia luar mencontohkan perempuan-perempuan perkasa seperti Margaret Thatcher, perempuan pintar yang menjabat Perdana Menteri Britania Raya 1979-1990, masa jabatan terpanjang dalam abad 20. Penentang ideologi komunis ini, yang berkiprah di masa Perang Dingin, mendapat julukan 'Wanita Besi' dari lawan-lawan politiknya.
Di bidang kemanusiaan kita kenal Ibu Teresa, biarawati Katolik keturunan keluarga Albania. Bulan Agustus nanti sedianya usianya mencapai 100 tahun. Berawal dari tahun 1948, dia membantu pendidikan anak-anak dari daerah kumuh di Calcutta dan sejak itu pengabdiannya membantu orang-orang sengsara berkembang luas. Dekrit Paus Paulus VI tahun 1965 meresmikan organisasi misionaris kedermawanan itu sebagai International Religious Family (Kerabat Religius Internasional) yang menyebar ke banyak negara.
Hadiah-hadiah perdamaian pernah diperolehnya, antara lain dari Paus JOHN XXIII (1971), Hadiah Nehru (1972), Hadiah Nobel (1979). Tentu banyak lagi perempuan perkasa, antara lain Indira Gandhi, Perdana Menteri India dalam dua periode berbeda: 1966-1977 dan 1980-1984. Dalam periode ke-2, jabatannya terhenti akibat pembunuhan atas dirinya. Tokoh lain, Benazir Bhutto, Perdana Menteri Pakistan untuk dua periode yang berbeda pula: 1988-1990 dan 1993-1996. Tokoh lulusan Harvard dan Oxford itu menjadi tokoh termuda dan perempuan pertama yang memimpin negara Islam pascamasa kolonial. Dia pun menjadi korban pembunuhan, 18 Oktober 2007, ketika sedang berkampanye untuk Pemilu 2008. Intrik politik telah gagal menghancurkan nama baiknya. Emansipasi memang telah membuka kesempatan bagi perempuan perkasa, tetapi jalan yang ditempuh tidak pernah sepi dari sandungan.
Senin, 19 April 2010
Tiga Tipe Kekuasaan di Tempat Kerja
Sumber : Media Indonesia , Senin, 19 April 2010 14:15 WIB
Penulis : Yulia Permatasari
KEKUASAAN atau pengaruh di tempat kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Setiap hari, Anda perlu berhubungan dengan orang-orang di kantor untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Oleh karena itu, memperkuat posisi Anda demi kepentingan tersebut patut dilakukan.
Sebelumnya kenalilah berbagai tipe kekuasaan yang ada di lingkungan kerja. Karena permainan kekuasaan ini merupakan hal yang sensitif dan Anda mungkin tidak bisa memengaruhi semua orang.
Nah, berikut ini adalah tiga tipe kekuasaan di lingkungan kerja yang dapat dilatih dan dipelajari:
1. Role power
Role power adalah otoritas dan kekuasaan lain yang diberikan berdasarkan peran seseorang di tempat kerja. Role power merupakan jenis kekuasaan yang paling langsung. Contohnya, seorang atasan memiliki kekuasaan atas para staf di bawahnya. Meskipun demikian, role power tidak selalu mengalir dari atas ke bawah. Seseorang bisa saja memiliki role power tambahan untuk suatu konteks tertentu, seperti mengepalai suatu proyek atau komite dan bekerja serta menerima masukan dari orang-orang dengan jabatan yang lebih tinggi.
Jika Anda termasuk ke dalam tipe peran tersebut, Anda mungkin memiliki kontrol terhadap proyek atau informasi berharga. Nah, cara terpasti untuk meningkatkan role power tentunya dengan meraih promosi. Akan tetapi, ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kekuasaan dari peran Anda sekarang.
Coba perhatikan tugas harian yang selalu Anda kerjakan. Apakah ada sesuatu yang terlihat lebih penting daripada yang lain? Apakah ada bagian dari pekerjaan Anda yang krusial dan benar-benar dibutuhkan perusahaan? Nah, berikan perhatian ekstra pada area tersebut. Anda bisa meminta atau menyarankan sesuatu yang berguna untuk area tersebut, meskipun hanya membuat excel spreadsheet untuk melihat data dengan cara berbeda.
2. Expert power
Expert power adalah kekuasaan yang berasal dari keahlian dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Beban pekerjaan yang Anda pikul berasal dari kualitas dari hasil serta pengetahuan yang Anda tunjukkan.
Pernahkah Anda berpikir, mengapa orang-orang di kantor lebih menghormati top salesman daripada orang-orang lain di tim penjualan? Dia memberikan bukti berupa hasil. Itu sebabnya, orang-orang menghargai dan mendengarkan opininya.
Nah, Anda pun secara tidak sadar telah meningkatkan expert power yang dimiliki sepanjang meniti karier. Orang cenderung memandang seseorang yang telah melakukan pekerjaan dalam jangka waktu lama sebagai yang lebih cerdas dan berpengalaman. Akan tetapi, orang juga akan memandang rendah seseorang yang melakukan hal sama bertahun-tahun dan terjebak di sana.
Oleh karena itu, Anda perlu bersikap dinamis. Pelajari berbagai keahlian baru dan perdalam pengetahuan tentang bidang yang Anda geluti. Jangan lupa untuk membawa angin segar berupa ide-ide baru yang potensial.
3. Relationship power
Relationship power adalah pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lain karena hubungan yang dijalinnya dengan mereka. Relationship power adalah apa yang terdapat di dalam hubungan, sehingga seseorang bersedia melakukan sesuatu untuk Anda.
Di antara ketiga kekuasaan yang ada, relationship power merupakan jenis kekuasaan yang paling mudah digunakan, karena setiap orang ingin rukun di tempat kerja dan segala sesuatu berjalan lancar. Meskipun Anda tidak ingin bersahabat dengan seseorang yang bekerja dengan Anda, setiap orang tentu ingin menjalani hari setenang mungkin. Saling tolong menolong, atau respon kilat terhadap permintaan informasi, bisa meningkatkan kekuatan sosial yang Anda miliki.
Ringan tangan dan berlaku manis setiap hari merupakan cara terbaik untuk meningkatkan relationship power seseorang. Tidak perlu menjadi penjilat, bersikap santai dan membantu orang lain sudah cukup. Ketika rekan kerja melakukan pekerjaan yang baik, berikan dia pujian.
Jangan lupa, setiap orang memiliki masalah. Suatu saat nanti, mungkin Anda yang membutuhkan bantuan. (*/OL-08)
Ibu Rumah Tangga Datangi Gedung DPRD Flotim
.jpg)
Laporan: Syarifah Sifat
SUMBER : POS KUPANG, Kamis, 8 April 2010 | 16:00 WIB
LARANTUKA,Pos Kupang.Com--Sejumlah ibu rumah tangga, Rabu (7/4/2010) mendatangi Balai Gelekat Lewotana menemui Komisi A DPRD Flores Timur (Flotim). Mereka meminta DPRD Flotim menyelesaikan pembagian jatah 300 perumahan yang dibangun khusus untuk eks korban bencana banjir di Postoh.
Para ibu rumah tangga tersebut menilai pembagian rumah yang dibangun pemerintah untuk korban bencana tidak adil karena sebagian orang mendapat jatah hingga empat unit, sementara sebagian lain cuma satu unit dan sebagian tidak dapat.
Ketua dan Sekretaris Komisi A DPRD Flotim ditemui usai menerima aspirasi masyarakat di Balai Gelekat Lewotana, Rabu (7/4/2010), mengaku telah menerima ibu-ibu warga Postoh korban banjir tahun 2003 lalu yang mengadu karena belum mendapat jatah rumah.
"Kami menerima aspirasi mereka (ibu-ibu Postoh) yang datang mengadu soal pembagian perumahan di Batuata. Kami sudah buat telaahan untuk pimpinan dan selanjutnya mengatur jadwal bertemu dengan pemerintah khususnya Bagian Ekbang dan Dinas PU," kata Ketua Komisi A, Ignasius Boli Uran, S.Fil, Sekretaris Komisi A, Maria Goreti Tokan, S.Sos dan anggota komisi, Josefina E. Bl de Rosari, kepada Pos Kupang, Rabu (7/4/2010).
Mereka menjelaskan, para ibu umumnya mengeluhkan pembagian jatah rumah yang tidak seimbang. "Ada pejabat tertentu mendapat tiga hingga empat unit rumah dan ada yang tidak dapat sama sekali. Sementara ada orang yang tinggal di Kalabahi dapat jatah rumah Batuata. Ini yang kita minta penjelasan dari pemerintah. Belum lagi soal surat keputusan yang dibuat beberapa kali. Kita akan minta penjelasan agar tidak menjadi masalah,"kata Maria Goreti Tokan, dan Josefina de Rosari.
Keduanya meminta pemerintah mengatur pembagian jatah perumahan Batuata secara jelas dan jujur sehingga masyarakat korban bencana merasa ada keadilan.
"Kalau rumahnya satu ya dapat satu. Nanti, kalau sudah dibagi dan ada kelebihan baru dibagi lagi kepada korban yang benar-benar kehilangan tanah tapi dalam rumah ada beberapa keluarga. Ini harus disaring sehingga tidak menjadi masalah," kata keduanya.
Josefina minta pemerintah menertibkan penghuni liar rumah yang belum dibagi sehingga ke depan tidak menjadi masalah. "Kalau ada penghuni liar sebaiknya ditertibkan sehingga ke depan tidak menjadi masalah," tambahnya. (iva)
PEREMPUAN DALAM BEBERAPA MASYARAKAT
Perempuan Minang
Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Minangkabau oleh Yusrita Yanti, S.S., M.Hum.
Sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan, seorang perempuan yang menjadi Bundo Kanduang tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja tapi kepribadiannya sebagai perempuan, kemudian ia harus memahami ketentuan adat yang berlaku, disamping tahu dengan malu dan sopan santun juga tahu dengan basa basi dan tahu cara berpakaian yang pantas. (Adat Budaya Minagkabau: http://palantaminang.wordpress.com/2008/05/09/peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaan-minangkabau
Perempuan bali
Perempuan bali dalam kekinian harus pintar-pintar membagi waktu antara arus perubahan jaman, wanita tidak saja menjadi ibu rumah tangga saja tetapi terbuka untuk peran lainya yang tak terbatas. dibalik itu semua perempuan bali harus kembali ke “dapur” dalam arti luas, dapur untuk menyiapakan makanan bagi keluarga dan juga yang utama menyiapkan yadnya (korban suci) sehari-hari. Saya percaya perempuan bali adalah perempuan pilihan yang memiliki energi yang luar biasa, lakukan yang sebaik-baiknya dan menjadikan hidup berarti dalam pegabdian yang tulus,. Ketika arus kehidupan itu datang terimalah dan nikmatilah… (http://bali4u.wordpress.com/2007/05/18/perempuan-bali-sebuah-pengabdian/)
Perempuan Batak
Disamping mengurusi pekerjaan domestik rumah tangga, perempuan Batak terkenal gigih dan ulet bekerja untuk membantu suami mencari nafka.Bertani, mencari ikan, berdagang, mengajar, menjadi bidan, perawat,………ya, mereka ada dimana-mana (http://bersamatoba.com/tobasa/serba-serbi/124.html)
Perempuan Jawa
Dari masa tumbuh hingga besar di Jawa, ada tiga karakter yang saya tangkap dari umumnya perempuan jawa itu. Tangguh, bekerja keras, pantang menyerah, Hemat, tidak matre, mau hidup susah, Penurut, setia, lembut (http://3an.blogspot.com/2007/11/3-karakter-perempuan-jawa-masih-adakah.html)
Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Minangkabau oleh Yusrita Yanti, S.S., M.Hum.
Sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan, seorang perempuan yang menjadi Bundo Kanduang tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja tapi kepribadiannya sebagai perempuan, kemudian ia harus memahami ketentuan adat yang berlaku, disamping tahu dengan malu dan sopan santun juga tahu dengan basa basi dan tahu cara berpakaian yang pantas. (Adat Budaya Minagkabau: http://palantaminang.wordpress.com/2008/05/09/peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaan-minangkabau
Perempuan bali
Perempuan bali dalam kekinian harus pintar-pintar membagi waktu antara arus perubahan jaman, wanita tidak saja menjadi ibu rumah tangga saja tetapi terbuka untuk peran lainya yang tak terbatas. dibalik itu semua perempuan bali harus kembali ke “dapur” dalam arti luas, dapur untuk menyiapakan makanan bagi keluarga dan juga yang utama menyiapkan yadnya (korban suci) sehari-hari. Saya percaya perempuan bali adalah perempuan pilihan yang memiliki energi yang luar biasa, lakukan yang sebaik-baiknya dan menjadikan hidup berarti dalam pegabdian yang tulus,. Ketika arus kehidupan itu datang terimalah dan nikmatilah… (http://bali4u.wordpress.com/2007/05/18/perempuan-bali-sebuah-pengabdian/)
Perempuan Batak
Disamping mengurusi pekerjaan domestik rumah tangga, perempuan Batak terkenal gigih dan ulet bekerja untuk membantu suami mencari nafka.Bertani, mencari ikan, berdagang, mengajar, menjadi bidan, perawat,………ya, mereka ada dimana-mana (http://bersamatoba.com/tobasa/serba-serbi/124.html)
Perempuan Jawa
Dari masa tumbuh hingga besar di Jawa, ada tiga karakter yang saya tangkap dari umumnya perempuan jawa itu. Tangguh, bekerja keras, pantang menyerah, Hemat, tidak matre, mau hidup susah, Penurut, setia, lembut (http://3an.blogspot.com/2007/11/3-karakter-perempuan-jawa-masih-adakah.html)
Langganan:
Postingan (Atom)